tugas kepala daerah. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. tugas kepala daerah

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Blitar, 5. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki Kepala Daerah yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 3 Jakarta. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;. 2. menyatakan setiap daerah dipimpin seorang kepala daerah dan di bantu oleh seorang wakil kepala daerah, Tugas yang dimiliki wakil kepala daerah pasca reformasi dari empat Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lahir pasca reformasi menegaskan bahwa tugas wakil kepala daerah ialah membantu kepala daerah. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil. Padahal, bila dicermati Pasal-Pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kewenangantugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat. Penjabat (Pj) Kepala Daerah. (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang. Wali Nagari, sebutan kepala desa untuk di daerah Sumatera Barat, Hukum tua, sebutan untuk di daerah Sulawesi Utara, Perbekel untuk di daerah Bali, dan Pambakal untuk di daerah Kalimantan Selatan. kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Berikut perbedaan Plt, Pj, Pjs dan Plh dirangkum kumparan Kamis (12/5). Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Administrasi yang dipimpin oleh camat. Sekretariat daerah. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau. 11. 1. 3. A. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; f. pengawasan. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan. SEKRETARIAT. Foto: Zuhri. Uraian Tugas Dinas Daerah; Mengingat : 1. Sebagai kepala pemerintahan, tugas presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri kabinet, dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga; b. (Pelaksana Tugas) 11 Mei 2021 24 September 2023: Kabupaten Ngawi. Gubernur ialah kepala daerah untuk wilayah provinsi, dan juga secara langsung dipilih oleh rakyat. dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Enam Pj Kepala Daerah di Jatim yang dilantik Gubernur Khofifah Indar Parawansa di gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (24/9/2023) TRIBUNMATARAMAN. Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. Keuangan Sekretaris Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala. com) KOMPAS. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak membagi kewenangannya dengan KPM lainnya, sementara dalam RUPS, Kepala Daerah sebagai pemegang saham tergabung dalam RUPS bersama pemegang saham lainnya. (1) Kepala daerah. Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: “ Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli ”. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,. (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Bagian Pemerintahan. 1. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan; (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Kepala Biro: Rp 55. FUNGSI : penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sementara bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat , tetap diharapkan kepala daerahnya memberlakukan PPKM berbasis mikro dan. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya; b. Penatausahaan APBD. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. pelaksanaan tugas. Kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Pada Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tugas dari Wakil Kepala Daerah yakni: (1). Tugas Kepala Desa dalam UU Desa diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan. Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Di Indonesia, Wali Kota ialah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari (1) unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat; (2) unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; (3) unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan; (4) unsur. Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebelum pelaksanaan Pilkada 2024, harus bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik. NOMOR 19 TAHUN 2010. Tugas Wakil Kepala Daerah. Hal-hal yang berkaitan mengenai tugas dan wewenang bupati serta wakilnya telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 00-286/K2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Asisten Sekda: Rp 63. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. 3. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Akan tetapi, saat masa jabatan KepalaNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. 1. Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan i. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. Istilah-istilah tersebut biasa terdengar ketika kepala daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah: Kepala daerah. Pelaksana Tugas Harian atau Pelaksana Tugas berada pada tempat jabatan struktural. Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan 6. h. Jadi kepala daerah baru disebut sebagai kepala daerah apabila ia dipilih secara demokratis, bukan penunjukan langsung dari pusat. (2) Subbidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas: a. kepala daerah yang ditunjuk Mendagri agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan. c. BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN Pasal 8 (1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah dilakukan untuk : a. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. pimpinan kebijaksanaan politik. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan pengevaluasian. (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Lembaga Lainnya adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah karena amanat Undang Undang Republik Indonesia. BALI, KOMPAS. Dalam Undang-Undang No. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. 4. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah (*). 6. menyiapkan bahan dan menyusun. Dalam sistem tata negara Indonesia, telah diatur bahwa jika salah seorang Kepala Daerah atau pemimpin instansi tertentu berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka. (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan. Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Berikut ini tugas Pj Gubernur adalah sebagai kepala daerah yaitu. Kewengan yang dimiliki wakil kepala daerah selama pasca reformasi ialah kewenangan. peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c. Ketiga istilah tersebut memang merujuk pada pengisian kursi kepala daerah sementara waktu. menyiapkan bahan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek. Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS. Perangkat Daerah propinsi [accordion] [toggle title=”a. Pj berbeda dengan Pelaksana tugas (Plt), Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana harian (Plh). Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan. Kepala daerah provinsi adalah gubernur. Tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 11. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan. 2. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Branch manager atau kepala cabang ini merupakan jabatan eksekutif yang mewakili kantor pusat di daerah-daerah tertentu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penjabat kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan yang sama. Perubahan APBD. b. menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mewakili Gubernur pada pembukaan/penutupan acara resmi Provinsi Kalimantan Timur apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/ Asisten Sekretaris Daerah berhalangan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi; dan; dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Pasal 12 (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif4. COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan enam Penjabat (Pj) Bupati untuk kabupaten yang kepala daerahnya habis masa. 1. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Bidang Akuntabilitas Pemerintah. mengajukan rancangan Perda; b. Gaji dan Tunjangan. Lambang Ibu Kota Nusantara. Pasal 201 Ayat 7 UU 10/2016 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil. KEPALA BAPPEDA. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana. Dengan kedua fungsi tersebut kepala daerah , harus mengamankan juga program-program pemerintah di daerah, sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikanKepala cabang juga bertugas mengelola kantor cabang pada area tertentu. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja. Kepala Bagian: Rp 39. Dalam rangka koordinasi, Kepala Dinas Daerah berkewajiban: a. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta memberikan dukungan teknis dan. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah; 1. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibantu oleh Wakil. Akuntansi keuangan dan aset daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia ialah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Tugas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dilaksanakan selama masih menjabat. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR. Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 telah diatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah; bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pelayanan pemungutan pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan UKM Daerah. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penjabat kepala daerah memiliki tugas. 172 Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan. BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi: Penyusunan rancangan APBD. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, 17 | L. Kepala Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari: a. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. 5. Seperti diketahui, PBM Nomor 9 dan 8 termasuk Kementerian/Lembaga yang tidak Tahun 2006 memiliki tiga isu utama, yakni tugas didesentralisasikan, namun Kantor Kementerian kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Agama di daerah dalam perannya memelihara pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan kerukunan umat beragama senantiasa beriringan. 4. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan. S ebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 173. Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Berikut adalah artikel tentang daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang saat ini masih menjabat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 34 (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. Untuk biaya rumah jabatan, kendaraan dinas, serta biaya operasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”). Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan 3. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. akan selalu mengawasi kinerja para Pj. "Tugas kepala daerah adalah yang pertama menyelenggarakan pemerintahan, yang kedua menyelenggarakan pembangunan dan ketiga yakni melaksanakan kemasyarakatan," ujarnya. Telaahan Rencana Tata Ruang. Kantor Redaksi . Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terdapat 124 kasus Kepala Daerah terjerat kasus korupsi (sumber data KPK 2019), diantaranya kasus pengadaan barang/jasa,. Steenbek menyebutnya sebagai konsep inti dalam. Wakil kepala daerah mempunyai tugas : 1. PP No. Kemendagri Bicara Penetapan Pj Kepala Daerah Melalui Sidang Tim Penilai Akhir. (2) Penetapan besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dengan. bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dan berbentuk badan, kantor,. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang emerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankanP tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan. ADVERTISEMENT. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan.